“Dari Atas” a t a u “Dari Bawah”: Minggu, Januari 04, 2009

Soal Pengelolaan Blok CPP
http://www.riaumandiri.us/berita/578
RM, 8 Juni 2007

PEKANBARU-Masyarakat Riau diminta untuk menentang keberadaan Pertamina yang masih mengelola Coastal Plains Pekanbaru (CPP) Block. Pasalnya, turunnya produksi minyak CPP Block bukan karena putra daerah, tapi akibat masih kuatnya pengaruh Pertamina dalam pengelolaan ladang minyak tersebut.

Hal tersebut dikatakan praktisi hukum Riau yang juga salah seorang penggerak perebutan CPP Block, H. Kapitra Ampera, S.H., di Pekanbaru, Kamis (7/6). “Bila pemerintah Siak menginginkan pergantian pimpinan di lingkup BSP maupun di CPP maka carilah putra terbaik Riau yang dianggap mampu menjalankan produksi minyak bumi yang diketahui mempunyai kapasitas 70.000 barel per hari. Soal menyangkut perusahaan, BSP maupun CPP bisa melakukan kerjasama dengan PT Riau Petroleum yang merupakan BUMD milik masyarakat Riau.

“Perlu dicatat, dasar utama kita melakukan perlawanan merebut CPP Block dari Pertamina dan PT CPI karena melihat keberadaan perusahaan itu tidak memberi kontribusi kepedulian yang signifikan kepada masyarakat Riau. Dan tekad itu sudah disampaikan para tokoh masyarakat Riau secara terbuka,” ungkapnya. Akan tetapi setelah perjuangan berhasil direbut, ternyata hasil yang diperoleh tidak menghasilkan apa yang diharapkan karena timbulnya berbagai kalangan pahlawan kesiangan yang muncul setelah barang itu sudah di tangan. Pahlawan kesiangan itu hadir dalam pengelolaan yang pada akhirnya menimbulkan persoalan melemahnya produksi minyak bumi dalam beberapa tahun belakangan yang saat ini mencapai tidak lebih 25.000 barel/hari. Kelemahan seperti ini, kata Kapitra, yang justru dimanfaatkan Pertamina dengan pola membangun PT BSP sehingga hasilnya tidak maksimal. “Meski Pertamina telah teruji dalam pengelolaan ladang minyak justru Pertamina tidak mampu menggerakan produksi karena ada kepentingan di dalamnya,” ujarnya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemkab Siak diminta untuk melepas keterlibatan Pertamina dan serahkan pengelolaan ke daerah. “Bagaimanapun BOB taklayak lagi melakukan joint corporate dengan BSP. Lebih baik BSP kerjasama dengan Riau Petroleum dengan merekrut dan membayar tenaga profesional sesuai keinginan masyarakat Riau.

Pusat Setengah Hati
Sementara, tokoh masyarakat Riau Drs. Al Azhar, MA, menganggap Pemerintah Pusat setengah hati menyerahkan CPP Blok kepada Riau. “Pertamina yang tetap bercokol merupakan bukti bahwa pusat tidak pernah memberikan sepenuhnya CPP Blok kepada daerah,” tegas Ketua Harian Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) ini ketika ditemui Riau Mandiri di Jalan Kopan, Kamis (7/6) siang. “Tidak ada apapun yang kita harapkan dari perjuangan itu, kecuali ingin mengangkat marwah masyarakat Riau di mata pusat yang selalu meremehkan. Saya yang tidak kapabel dan tahu diri, untuk itu tidak ikut campur dalam ranah bisnis dan teknis tentang pengelolaan CPP Blok,” ujarnya. Lebih jauh, Al Azhar mengatakan, bisnis minyak merupakan bisnis yang menjanjikan saat ini, sehingga menyebabkan sebuah negara mengintervensi negara lain. Riau sudah siap mengelola CPP Blok 100 persen, itu saya setuju. Pusat tidak berhak menyebutkan daerah tidak siap. Kalau ditunggu siap, Indonesia dulu juga tidak siap untuk merdeka ketika kemerdekaan diproklamirkan. Untuk itu, Pertamina jangan mencengkramkan tangannya terlalu kuat dan terlalu lama di Blok CPP,” tandas Al Azhar.

Dukung
Dukungan terhadap tuntutan daerah mengelola penuh CPP Blok terus mengalir. Kali ini datang dari masyarakat Siak Tengku Romainur. “Kita mendukung apa yang dikatakan tokoh masyarakat Riau H Basrizal Koto, siapa pun pemimpin di daerah ini harus komit dalam mengelola BSP dan tidak berada di bawah bayang-bayang Pertamina, sebab perjuangan merebut BSP dulu akan sia-sia kalau kita masih membiarkan Pertamina mendikte kita. Komitmen awal PT BSP dan pengelolaan bloc CPP oleh daerah harus dipertegas, bila tidak akan timbul pergolakan dalam hal ini, sebab PT BSP bukanlah perusahaan keluarga. Setiap tetes minyak yang diambil dari perut bumi Zamrud itu harus jelas pertanggungjawabannya agar hati warga dan pejuang perebutan CPP Block tidak makin terluka,” ujar Tengku Romainur.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Siak, Drs. Amir Abdulrahman, menjelaskan, baru-baru ini DPRD Siak telah mengesahkan Perda tentang penyertaan modal pemerintah daerah di PT BSP mencakup Provinsi dan daerah-daerah Kabupaten Kota yang berada di wilayah CPP Bloc. “Kita minta Perda itu segera direalisasikan. CPP Block adalah milik Siak dan kita sudah punya aturan main. Siak tidak bisa diatur oleh Pertamina, dan perusahaan patungan segera diwujudkan,” ujarnya.

Menurut Amir, selama ini rakyat Lancang Kuning sering terluka, oleh berbagai aktivitas-aktivitas perusahaan minyak. Ibarat pepatah semutpun bila terinjak akan menggigit. “Kita harap, kerjasama yang baik dan saling menghargai untuk kesejahteraan warga Indonesia. Kita salut dengan statemen tokoh masyarakat Riau, karena apa yang disampaikannya itu, adalah sebuah sikap peduli untuk kemajuan daerah. Statemen Basko adalah motivasi bagi masyarakat Siak. Warga Siak memang sudah bosan selalu dipermainkan dalam pengelolaan minyak ini. Kita minta Pertamina menghargai hak-hak rakyat Kabupaten Siak karena melihat apa yang terjadi selama ini sangat membuat hati orang Siak khususnya dan Riau umumnya sangat terluka,” tandas Amir.

Tunggu Waktu
Di tempat terpisah Irvan Gunawan ST, Wakil Ketua DPRD Siak, mengatakan, dominasi Pertamina di PT Bumi Siak Pusako Zamrud Kabupaten Siak hanya tinggal mengunggu waktu, sebab saat ini DPRD Tengah menggodok Ranperda Jasa Pertambangan Siak. Dengan lahirnya Perda itu nanti, perusahaan patungan bisa segera dibentuk disamping itu juga akan lahir Perusahaan Mandiri milik Pemkab Siak sebagai anak dari PT BSP. “Dominasi Pertamina secara berangsur-angsur dapat kita kurangi, dan alih teknologi bisa dilakuan dengan maksimal. Kendala yang terjadi selama ini alih teknologi yang pernah dijanjikan Pertamina tidak pernah berlangsung optimal karena selama ini yang banyak diberdayakan oleh Pertamina itu masih sebatas pada orang-orang mereka sendiri. Di sampang itu alih terknologi ini menjadi kendala karena keterbatasan SDM kita sendiri jujur itu harus kita akui,” terangnya, kemarin kepada Riau Mandiri. (dar,cr2,iwn)

“Dari Atas” a t a u “Dari Bawah”

Minggu, 04 Januari 2009

BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN

Riau Harus Lawan Pertamina

Simpul

KANS

Minggu, 04 Januari 2009

*BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN*

Riau Harus Lawan Pertamina

BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN