Sabtu, 21 Maret 2009

Semburan Air Bercampur Lumpur Berhenti

Riau Pos Sabtu, 21 Maret 2009 , 08:41:00

SABAKAUH (RP) - Sejak Jumat (20/3), sembuaran air bercampur lumpur yang sempat menghebohkan masyarakat Desa Bandar Sungai sudah berhenti total dan tidak ada lagi air yang keluar dari perut bumi. Tapi Wakil Bupati Siak Drs H OK Fauzi Jamil yang melihat langsung kondisi ini di lapasangan Jumat (20/3), meminta BOB tetap melakukan penyelidikan, khususnya terutama hasil sampel yang sudah dikirim ke laboratorium.

Wabup yang datang sediri ke lokasi itu, ikut menjadi perhatian masyarakat. Apalagi Wabup langsung masuk ke kebun karet masyarakat, di mana air panas bercampur lumpur ini keluar dari perut bumi. Makanya ini harus diantisipasi oleh BOB agar tidak terjadi hal serupa.

‘’Meski semburan ini sudah berhenti, tapi BOB harus mengetahui air panas bercampur lumpur ini dari mana. Karena masyarakat menduga, ini dari kebocoran air injeksi pengeboran minyak dan ini harus dibuktikan,’’ ujarnya.

Makanya kata Wabup lagi, jika ini memang benar terjadi kebocoran pada pipa injeksi air panas dari sumur BOB, maka harus segera diperbaiki. Karena jika tidak akan berdampak kepada masyarakat yang ada disekitar temuan semburan air panas bercampur lumpur.

Menurutnya, dulu di sekitar tempat tinggal masyarakat memang merupakan lokasi pengeboran minyak oleh PT CPI dan mungkin ada sumur tua yang dulu tidak sempat dilakukan pengeboran lebih dalam lagi. Tapi ini baru dugaan dan perlu penyelidikan lebih lanjut.

‘’Kita berharap tidak hanya menyelidiki di daerah temuan semburan, tapi di titik lain juga harus dilakukan. Sehingga keselamatan masyarakat tetap aman dan terjamin,’’ harapnya.

Usai meninjau lokasi temuan semburan air panas bercampur lumpur itu, Wabup langsung menuju ke rumah warga terdekat dan melakukan dialog. Tapi dalam kesempatan itu Wabup meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, karena semburan itu tidak membahayakan masyarakat dan sudah berhenti.

‘’Kita minta masyarakat jangan resah, apalagi takut, karena sudah ditangani oleh perusahaan dan kita yakin perusahaan bisa mengatasi ini dengan baik,’’ ujarnya.(ksm)

Lokasi Temuan Migas Tak Diumumkan

Riau Pos Sabtu, 21 Maret 2009 , 08:43:00

PEKANBARU (RP) - Dinas Partambangan dan Energi (Distamben) Riau mengaku tidak mengetahui secara persis letak lokasi sumber minyak dan gas (Migas) yang baru ditemukan di lima kabupaten di Riau. Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), hanya menyebutkan bahwa cadangan sumber Migas berada di lima kabupaten masing-masing Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Kuantan Singingi.

‘’Lokasi persisnya kami tidak mengetahuinya, ESDM hanya menyebutkan potensi sumber migas itu saja sedangkan titik pastinya tidak diketahui, masih akan diproses oleh mereka,’’ kata Kepala Distamben Riau Drs HM Lafiz kepada Riau Pos, Kamis (19/3) di Pekanbaru.

Ia memaklumi, titik lokasi itu tidak disebutkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan sosial ditengah masyarakat, karena itu guna menghindari persoalan sosial ini semuanya harus diantisipasi sejak dini, sebab jika persoalan muncul di kemudian hari tentu akan bisa mengganggu kinerja yang ada. Dirinya juga meminta semua pihak bisa memaklumi hal ini, ia juga meminta semua pihak menunggu penetapan dari ESDM tentang lokasi Migas tersebut. ‘’Ini juga persoalan teknis, saya tidak mengetahuinya secara persis,’’ tuturnya.(gem)

Muncul Semburan Lumpur Panas di Siak

Riau Terkini Kamis, 19 Maret 2009 08:44
Masyarakat Siah heboh, di sebuah kebun karet muncul semburan lumpur panas. Mereka khawatir peristiwa dahsyat lumpur Lapindo terjadi di sana.

Riauterkini-SIAK- Sebuah fenomena terjadi di Dusun Parit 1 Desa bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak. Sejak Selasa (17/3/09) dini hari lalu sampai kemarin, warga dihebohkan dengan semburan air panas bercampur lumpur di lokasi pengeboran minyak milik BOB PT BSP-Pertamina Hulu, di areal Pedada. Sampai Rabu (16/3/09), masih ada satu sumur yang aktif mengeluarkan semburan dari tiga sumur yang sebelumnya mengeluarkan air panas dan lumpur dari perut bumi.

Masyarakat yang penasaran adanya semburan itu, langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi semburan air panas di perkebunan karet milik Rosyid dan tidak jauh dari rumahnya. Karena masyarakat menyangka semburan ini menyerupai kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Meskipun lokasi sudah dipagar garis polisi, namun masyarakat tetap berduyun-duyun mendatanginya.

‘’Kita mendapat informasi ada semburan air panas bercampur gas, makanya kita penasaran. Karena kita membayangkan ini seperti kasus yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur, yang terkenal dengan lumpur Lapindo,’’ ujar Suhartini, salah seorang warga yang tinggal agak jauh dari lokasi semburan lumpur. Masyarakat setempat mengetahui adanya semburan air panas bercampur lumpur pada Selasa pagi, saat pemilik perkebunan karet ingin bekerja. Rosyid melihat semburan itu langsung terkejut dan memberitahukan kepada warga lain yang kemudian sekitar pukul 07.30 WIB langsung dilaporkan kepada petugas BOB areal Pedada yang letaknya sekitar 5 Km dari lokasi semburan.

Sampai kemarin, lokasi sembuaran air panas bercampur lumpur dengan diameter 20 centimeter dan radius seburan mencapai dua meter, sudah dipasang garis polisi untuk pengamanan masyarakat. Di lokasi itu juga terlihat air berwarna putih susu dan keruh sedangkan lumpurnya menyerupai tanah liat laut warna kebiru laut. Tapi, petugas BOB langsung mematikan dua sumur yakni di Pedada 39 dan sumur Pedada 60. Sehingga semburan aktivitas semburan yang awalnya sangat aktif, menjadi lamban dan kemarin hanya air panasnya saja yang masih terlihat keluar dari dalam tanah.

Mendengar adanya semburan air panas bercampur lumpur itu, membuat perhatian Pemkab Siak dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pihak Kecamatan Sabak Auh dan Polsek Sungai Apit langsung meninjau lokasi, serta mengambil sampel untuk dilakukan pengujian di laborotariun di Jakarta.

Matikan Dua Sumur

Dalam pada itu, karena khawatir akan terjadinya semburan yang lebih besar lagi, BOB PT BSP-Pertamina Hulu, Rabu (18/3) sekitar pukul 08.00 WIB langsung mematikan dua sumur minyak yang masih aktif yakni sumur Pedada 39 dan sumur Pedada 60. Sehingga aktivitas pengeboran dan produksi minyak dikedua sumur itu terhenti, sampai ada penelitian dari laborotarium yang menyatatakn semburan itu tidak ada kaitannya dengan sumur milik BOB yang jaraknya sekitar 200 meter.

‘’Ada dua sumur yang kita matikan sementara, karena kita juga sudah mengambil sampel dilapangan berupa air dan lumpur untuk diteliti,’’ ucap salah seorang petugas BOB, Khairul di tempat kejadian semburan air dan lumpur.***RPO



Senin, 09 Maret 2009

Riau Kaya Sumber Daya Alam, tetapi Miskin Listrik

Kompas, 06/03/2009

Jumat, 6 Maret 2009 | 04:40 WIB

Pekanbaru, Kompas – Direktur Utama PT PLN Fahmi
Muchtar mengaku kaget mengetahui kondisi
kelistrikan di wilayah kaya sumber daya alam,
Provinsi Riau, yang ternyata hanya memiliki rasio
kelistrikan 42,7 persen (hanya 42,7 persen
penduduk/wilayah Riau yang dialiri listrik).
Rasio tersebut sangat jauh di bawah angka
rata-rata nasional yang mencapai 56 persen.

”Saya tidak menyangka kondisi kelistrikan Riau
ternyata begitu tertinggal dibandingkan dengan
daerah lain di Indonesia, padahal Riau kaya. Saya
juga mendapat data bahwa setiap tahun sebesar
70.000 pelanggan di Riau terpaksa ’ditolak’ PLN
karena ketidaktersediaan daya listrik,” ujar
Fahmi saat memberi sambutan acara penandatanganan
nota kesepahaman (MOU) antara PT PLN dan
Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (5/3).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Riau Rusli
Zainal mengungkapkan, di mata pusat, Riau selalu
dipandang sebagai stereotip daerah kaya.

Akan tetapi, pada kenyataannya infrastruktur
Riau sangat berbanding terbalik dengan kekayaan alamnya.

”Dari bumi Riau, PT Chevron telah mengangkat
minyak bumi sebanyak 11 miliar barrel. Angka itu
merupakan produksi terbesar PT Chevron di seluruh
dunia. Sumbangsih Riau itu sudah tidak ternilai
untuk nasional. Namun, lihatlah, di sisi lain,
Riau masih belum diperhatikan. Rasio kelistrikan
itu membuktikan salah satu ketertinggalan Riau.
Tanpa listrik, Riau akan sulit mengejar
ketertinggalan meski Riau sebenarnya mampu,” kata Rusli.

Rusli membeberkan, selain memiliki sumber daya
minyak dan gas, Riau memiliki 1,8 juta hektar
areal perkebunan kelapa sawit atau sekitar 40
persen dari luas areal perkebunan sawit nasional
dengan dukungan 200 pabrik kelapa sawit yang
menghasilkan minyak sawit mentah (CPO).

Setiap tahun, dari Pelabuhan Dumai, Riau
mengekspor 7 juta sampai 8 juta ton CPO menuju 86 negara di seluruh dunia.

Akan tetapi, kekuatan di sektor hulu itu tidak
mampu berkembang ke hilir karena ketersediaan listrik yang tidak memadai.

”Mustahil Riau mampu berkembang mengejar
ketertinggalan kalau potensinya (sumber daya) itu
tidak dapat digunakan,” kata Rusli. (SAH)

Perpanjangan Blok Migas Tunggu Peraturan Menteri

Kompas, 06/03/2009

Jumat, 6 Maret 2009 | 04:25 WIB

Jakarta, Kompas - Persetujuan perpanjangan sejumlah kontrak blok
migas menunggu keluarnya Peraturan Menteri atau Permen Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang pengajuan perpanjangan wilayah kerja.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Migas Edi
Hermantoro mengemukakan hal itu, Kamis (5/3) di Jakarta. Menurut Edi,
permen itu sedang disusun dan ditargetkan keluar bulan Juni 2008.

Beberapa kontrak blok migas yang sedang menunggu persiapan
perpanjangan adalah Blok A yang berlokasi di Nanggroe Aceh Darussalam
dan Blok South Sumatera Extention, dengan operator Medco E&P, Blok
Madura Strait dengan operator Hess.

Kontrak Blok A yang ditargetkan berproduksi akhir tahun ini akan
berakhir pada 2011. Gas dari Blok A dibutuhkan untuk memasok PT Pupuk
Iskandar Muda. Pengesahan rencana kerja dan pengembangan blok sudah
mendapat persetujuan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas.

Edi mengatakan, selain perpanjangan kontrak, Ditjen Migas sedang
mengevaluasi kontrak eksplorasi blok migas yang tidak bisa memenuhi
komitmen. Sedikitnya ada 16 blok yang sedang dievaluasi untuk terminasi.

Menurut Edi, sebagian besar kontraktor mengalami masalah teknis dan
hanya sebagian yang terkendala pendanaan. "Ada yang sudah ngebor,
tapi enggak dapet juga," ujarnya.

Sesuai aturan, kontraktor migas harus bisa memenuhi komitmen tiga
tahun pertama masa eksplorasi. Masa eksplorasi berlangsung enam
tahun, dengan kemungkinan tambahan empat tahun.

Pemerintah akan menawarkan sekitar 20 wilayah kerja melalui
mekanisme lelang pada April 2009. (DOT)

Pengelolaan migas banyak kekeliruan

Bisnis Indonesia, 06/03/2009

JAKARTA: Pengelolaan minyak dan gas bumi dalam 10 tahun terakhir
banyak mengalami kekeliruan, sehingga tidak memberikan andil besar
bagi kesejahteraan masyarakat.

Kekeliruan tersebut terindikasi antara lain dari masih dominannya
investor asing dalam mengusai industri hulu migas di Indonesia. Pada
saat yang bersamaan, produksi minyak nasional mengalami penurunan
yang cukup signifikan.

"Kekeliruan terbesar dalam pengelolaan migas nasional terletak pada
regulasi yakni isi Undang-Undang Migas No. 22/2001 yang menghapus
peran badan usaha negara untuk mengelola kekayaan migas. Sebagai
gantinya, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas," ujar
Direktur Centre of Petroleum and Energy for Economics Studies Kurtubi, kemarin.

Dia mengungkapkan hal itu pada acara peluncuran buku Memerangi
Sindrom Negara Gagal buah karya Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas
Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjuddin.

BP Migas, lanjutnya, bukan badan usaha sehingga tidak bisa
menjalankan fungsi bisnis. "Jadi meskipun BP Migas diserahkan
kekayaan minyak yang berlimpah tidak bisa dikelola sendiri karena
bukan perusahaan. Akibatnya, banyak lapangan migas jatuh ke tangan asing."

Dia menyebutkan dengan kekeliruan tadi, dalam 10 tahun terakhir
pengelolaan migas tidak memberikan andil yang besar untuk
kesejahteraan rakyat. "Padahal Pasal 33 UUD 1945 menyatakan kekayaan
alam yang ada di bumi Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Atas dasar itu, Kurtubi minta pemerintahan berani merevisi atau
bahkan mencabut keberadaan UU Migas No.22/2001.

Perbaikan pengelolaan migas, lanjutnya, harus menjadi prioritas
pemerintahan hasil Pemilu 2009 sebagai solusi mencegah keterpurukan
Indonesia yang bisa mengarah menjadi negara gagal.

Oleh Ismail Fahmi
Bisnis Indonesia