BP Migas Harap Harga Minyak Dunia Naik

Internet
" Ilustrasi "

Senin, 19 April 2010 | 14:30 WIB

Laporan : Tribun News.com

JAKARTA, TRIBUNPEKANBARU.COM - Ketua BP Migas, R Priyono, Senin (19/4) berharap terjadi kenaikan harga minyak dunia. Pasalnya produksi minyak Indonesia tiap tahun terus menurun. Akibat banyaknya ladang minyak eksisting yang sudah tua.

"Saya berharap terjadi kenaikan harga minyak dunia, sehingga bisa meningkatkan APBN dari sektor Migas. Peningkatan APBN adalah tujuan utama bukan dari sisi jumlah produksi," jelas Priyono saat ditemui di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI.

Penurunan produksi terjadi secara alamiah di beberapa ladang minyak. Seperti di ladang minyak PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) yang sudah tiga kali mengalami pengerusan. Dengan adanya kenaikan harga minyak, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor Migas. Meski dari sisi volume terjadi penurunan.

"Penurunan jumlah produksi minyak itu alamiah. Kita tidak bisa mengetahui jumlah minyak yang masih ada di alam ini, sehingga sulit memprediksi naik atau turun," jelasnya.

Kenaikan harga minyak dunia, akan turut meningkatkan pendapatan dari sektor Migas, meskipun jumlah produksi minyak turun.

"Untuk mencapai target APBN, maka harga minyak harus naik. Produksi minyak bukan menjadi suatu pendekatan untuk pencapaiaan target APBN," katanya.(ema)

Dirjen Migas Klaim Hemat 14,6 Juta Kiloliter

IST
" "

Kamis, 22 April 2010 | 14:50 WIB

Laporan : tribunnews.com

JAKARTA, TRIBUNPEKANBARU.COM - Dirjen Migas, Evita Legowo, Kamis (22/4) klaim bisa menghemat 40 persen volume BBM atau sekitar 14,6 juta kilo liter. Melalui program distribusi BBM bersubsidi secara tertutup.

"Kami berharap bisa hemat 40% dari volume BBM bersubsidi yang saat ini disalurkan buat masyarakat," ujar Dirjen Migas Evita Legowo di sela-sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR.

Dalam APBN 2010, volume subsidi BBM mencapai 36,5 juta kiloliter. Adapun dalam RAPBN-P 2010, pemerintah juga tidak bisa mengubah volume BBM bersubsidi ini. Angka ini merupakan gabungan antara volume bensin, solar, dan minyak tanah bersubsidi.

Namun meski volumenya sama, nilai subsidi BBM diasumsikan meningkat dari Rp 68,7 triliun pada APBN 2010 menjadi Rp 89,3 triliun. Ini dilakukan agar stabilitas harga BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat bisa terjaga.

Pemerintah, kata Evita, sudah membuat road map penyampaian subsidi kepada yang berhak dan direncanakan akan mulai 2011-2014. Sebagai pendahuluan, untuk tahun 2009-2010, pemerintah lebih dulu melakukan penataan distribusi tertutup serta pendataan melalui berbagai ujicoba.

Tiga opsi yang saat ini dikantongi pemerintah sebagai model pelaksanaan BBM bersubsidi secara tertutup, belum diputuskan karena masih dalam tahap kajian. Ketiga opsi tersebut adalah BBM bersubsidi hanya boleh dikonsumsi oleh kendaraan pelat kuning. "Cara ini lebih mudah dan murah karena tidak perlu tanda pengenal lain," ujarnya.

Opsi berikutnya adalah larangan menggunakan BBM bersubsidi bagi mobil keluaran tahun 2000 ke atas. Opsi ini banyak mendapat tentangan, lantaran mobil di bawah tahun 2000 dianggap lebih boros. Namun, menurut Evita, dasar pemikiran pemerintah terhadap opsi ini adalah sebagian besar mobil keluaran di atas tahun 2000 mensyaratkan penggunaan bensin dengan oktan di atas 88.

"Sementara BBM bersubsidi oktannya hanya 88. Jadi ini juga membantu pemilik mobil sebetulnya," terang Evita. Opsi lain adalah dengan melihat cc kendaraan. Mobil dengan cc besar bakal dilarang untuk meminum BBM bersubsidi.

Opsi yang sempat dibahas adalah penggunaan smart card. Namun, kata Evita, opsi ini sulit dilaksanakan karena anggarannya besar. "Pengadaan smart card ini butuh biaya besar, dari mana sumber dananya?" katanya.

Namun, kata Dirjen Migas, opsi apa pun yang dipilih, harus diimplementasi secara bertahap. Ini untuk membiasakan masyarakat agar tidak gagap. "Bagaimana pelaksanaannya masih harus dibahas lebih lanjut. Lagi pula kami harus membahasnya dengan DPR," ujar Evita. (ema)

BP Migas Monitor Semburan Gas Kalila Tak Terkendali

BP Migas Monitor Semburan Gas Kalila Tak Terkendali
Rabu, 17 Maret 2010 | 18:52 WIB

Laporan :

PEKANBARU, TRIBUN - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus memonitor semburan dari sumur gas PT Kalila Energy Ltd di Blok Pegan I, Riau, yang tidak terkendali.

"Kita masih memonitor berbagai perkembangan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Kalila akibat semburan gas yang tak terkendali," kata Kepala Urusan Operasi BPMigas Sumbagut, Hanif Rusjdi, di Pekanbaru, Rabu.

Sejak Minggu, (14/3), dilaporkan telah terjadi insiden dalam proses eksploitasi gas bumi di sumur Pegan I milik Kalila di Kecamatan Langgam, Pelalawan, Riau yang menyembur hingga ketinggian 30 meter dan sulit dihentikan.

"Kita sudah berupaya untuk menghentikan semburan gas itu, tetapi tidak bisa," kata Operation Area Manager PT Kalila Energy Ltd, Agustinus Parinding.

Hanif juga mengatakan, hingga kini pihak Kalila masih mencari solusi terbaik untuk mengehentikan semburan gas yang tidak terkendali itu sebelum menimbulkan dampak buruk bagi penduduk setempat.

Meski Lower Explosive Limit (LEL) yang merupakan bagian konsentrasi minimal dari kandungan gas yang menyembur ke udara sehingga menyebabkan bisa terbakar berada dalam posisi nol, namun harus tetap diwaspadai.

"Memang LEL gas itu nol atau masih dinyatakan aman, namun kita terus memantau semburannya untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan," ujarnya.

Pihak Kalila juga terus melakukan koordinasi dengan BPMigas Sumbagut sembelum melakukan tindakan yang akan dilakukan untuk menghentikan semburan gas ke udara tersebut.

Selain itu, tim dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga pada Kamis, (18/3), direncanakan meninjau langsung lokasi semburan gas alam dan membantu mencarai solusi permasalahan itu, katanya.

Gas yang terbuang ke udara itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kebakaran dan mengakibat sumur meledak jika tersulut dengan api, terutama pada kondidi cuaca hujan atau malam hari yang menyebabkan gas yang mendekati bumi.

Sumur Blok Pegan I merupakan sumur lama yang mulanya dieksplorasi untuk mengeluarkan minyak bumi sekitar 20 tahun yang lalu, namun ketika itu yang keluar adalah gas bumi.

Kemudian Kalila mencoba mengaktifkan kembali dengan mengeksploitasi sumur gas itu yang bertujuan untuk memenuhi pasokan gas ke PLTU Teluk Lembu di Pekanbaru sebesar lima juta standar metrik kaki kubik per hari (MMSCFD) menyusul dilakukannya kontrak kerja sama dengan PT PLN setempat. (ant)

Riau Petrolium Terabaikan

" Ilustrasi Sumur Minyak "

Jumat, 23 April 2010 | 19:48 WIB

Laporan : kasri

PEKANBARU, TRIBUNPEKANBARU.COM- Pengelolaan ladang minyak Blok Langgak yang terdapat di Rokan Hulu dan Kampar, sudah ditetapkan menjadi milik PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Bahkan kalangan DPRD Riau memberi respon positif atas penetapan ini. Namun ternyata tidak dengan anggota DPR RI asal Riau.

"Core bisnis SPR itu tidak fokus di migas (Minyak dan Gas). Sebab perusahaan daerah yang betul- betul core bisnisnya di migas hanya PT Riau Petrolium. Jadi menuurut hemat saya tidak tepat blok langgak tersebut di kelola SPR," ujar anggota DPR RI asal Riau, Wan Abubakar beberapa waktu lalu.

Disebutkan juga PT Riau Petrolium didirikan oleh gubernur yang saat itu itu masih dijabat Salah Djasit. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang (UU) Migas yang mengatur peluang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi minyak daerah.

"Tapi dalam perjalanannya, PT Riau Petrolium kurang mendapat perhatian dari gubernur sekarang. Sebab keberadaannya tidak mendapat porsi yang jelas. Maka dapat dipastikan perkembangannya akan terus terseok-seok," tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. (ksi)

Tumpahan CPO Tanker Phlilipina Cemari Perairan Dumai

Riau Terkini
Ahad, 30 Agustus 2009

Perairan Dumai tercemar sejak kemarin. Tumpahan CPO yang diangkut sebuah kapal tanker berbendera Philipa sebagai penyebab.

Riauterkini-PEKANBARU- Diperkirakan 2 ton Crude Palm Oil (CPO) tercurah ke perairan di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Dumai dari kapal tangker Marion Lopaz berbedera Philipina. Insiden CPO tertumpah ke laut terjadi sekitar pukul 6.00 WIB, Sabtu (29/8/09) kemarin dan pada pukul 15.00 WIB petang kemarin kapal tersebut sudah melanjutkan pelayaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun riauterkini dari sejumlah sumber. Sampai hari ini, Ahad (30/8/09) masih banyak warga masyarakat yang mengumpulkan tumpahan CPO untuk dijual kepada pengumpul. Mereka cukup beruntung, karena setiap kilogram CPO diberi pengumpul Rp 1.250 sampa Rp 1.500.

Sementara menurut Humas Pelindo II Dumai M Syarif, saat ini seluruh CPO yang tertumpah sudah berhasil dibersihkan. “Sudah bersih sejak kemarin. Kalau ada warga yang masih mencari tumpahan CPO, itu dilakukan di tepi. Bukan di perairan,” kilahnya saat dihubungi riauterkini.

Syarif juga melusurkan anggapan yang menyebut terjadi tumpahan CPO dari tanker Philipina tersebut, yang benar terjadi kesalahan saat pengisian CPO di mana pipa pemasok sempat kurang tepat memasanganya.***(mad)

PT CPI Diganjar Denda Rp 2 Miliar

Riau Pos, 1 September 2009

JAKARTA (RP) - PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) dinyatakan bersalah dan melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait lelang jasa-jasa kebersihan dan pelayanan dalam gedung di Duri, Dumai, Riau dan Rumbai-Minas, Riau. Untuk itu, PT CPI diganjar denda sebesar Rp2 miliar dan harus disetor ke kas negara.

Hal ini terungkap Senin (31/8) di Jakarta dalam sidang pembacaan putusan terhadap dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5/1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta. Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisi Tadjuddin Noer Said. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Komisi menyatakan PT CPI sebagai terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU Nomor 5/1999.

Dalam perkara ini, PT CPI yang menjadi panitia lelang diduga melakukan persekongkolan dan memfasilitasi peserta lelang untuk mengatur calon pemenang lelang.

Lelang jasa-jasa kebersihan dan pelayanan dalam gedung di Duri-Dumai, Riau merupakan lelang paket I di lingkungan PT CPI dengan pagu mencapai 5.372.366 dolar AS. Sedangkan untuk lelang Rumbai-Minas, Riau merupakan paket II dengan pagu sebesar 4.422.284 dolar AS.

Lelang yang diumumkan pada 2007 ini akhirnya dimenangkan oleh PT NIS untuk paket I dan II. Namun, PT NIS akhirnya memilih untuk mengambil paket II saja. Kemudian paket I diambil oleh PT Avia. Dalam putusannya, Majelis Komisi juga menyatakan seluruh terlapor peserta lelang bersalah dan melanggar pasal 22 UU Nomor 5/1999. Pasalnya, peserta lelang terbukti membuat Surat Kesepakatan Bersama untuk mengatur dan menentukan peserta lelang.

Manager Communications & Media Relations PT Chevron Pacific Indonesia, Hanafi Kadir yang dihubungi melalui selulernya mengatakan, CPI sudah mendapat informasi tersebut, namun belum menerima salinan keputusan. ‘’Kami telah mendengar tentang keputusan itu hari ini, namun kami belum menerima salinan keputusannya dan akan mempelajarinya,’’ katanya.(hen)

Pemprov Jangan Paksakan SPR

Kelola Blok Langgak
PEKANBARU-Sikap ngotot Pemprov Riau memberikan hak pengelolaan Blok Langgak kepada PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) terus mengundang keheranan banyak pihak. Selain memang core bisnis PT SPR bukan di bidang perminyakan, BUMD Pemprov Riau itu diragukan kesiapannya untuk mengelola ladang minyak yang akan ditinggalkan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) akhir tahun ini. "Dari dahulu mereka selalu bilang semua syarat-syarat sudah beres. Apanya yang beres, toh gagalkan?" kata anggota Komisi B DPRD Riau Syamsul Hidayah Kahar dengan nada ketus kepada Riau Mandiri, Senin (31/8), menanggapi pernyataan Kadistamben Riau Abdul Lafiz yang menegaskan Pemprov Riau siap untuk mengelola Blok Langgak setelah perpanjangan kontrak Chevron berakhir. Menurut Syamsul lagi, jika memang PT SPR yang ditunjuk Pemprov mengelola Blok Langgak tak siap, tidak usah dipaksakan."Jka memang tidak sanggup serahkan saja kepada PT Riau Petroleum. Toh secara core bisnis Riau Petroleum lebih tepat. Kalau persoalan Dirut PT Riau Petroleum tidak sejalan dengan Pemprov, ya diganti saja," kata Syamsul Hidayah.

Kadistamben Riau Abdul Lafiz secara terpisah kemarin sesumbar mengatakan Blok Langgak sudah dipastikan akan didapati Riau, setelah kontrak perpanjangan Chevron berakhir nanti. "Ini bukan masalah rebut-merebut lagi. Blok Langgak itu sudah pasti diserahkan kepada Riau. Kan seperti yang disampaikan Menteri saat acara 11 miliar barer produksi minyak Chevron beberapa waktu lalu," tandasnya. Dikatakan Lafiz sesuai pernyataan Menteri ESDM dalam acara 11 miliar barel, Pemerintah Pusat memastikan Blok Langgak akan diserahkan kepada Pemprov Riau setelah kontrak perpanjangan satu tahun Chevron berakhir akhir tahun 2009 ini.

Tinggal Tunggu SK
Kasubdin Kelistrikan dan Sumberdaya Mineral Distamben Riau Abdi Haro dalam kesempatan terpisah mempertegas ucapan atasannya itu. Kata Haro, pengelolaan Blok Langgak oleh PT SPR tinggal menunggu SK dari Menteri ESDM. Joint Study yang telah berlangsung sekitar empat bulan lalu saat ini tengah dilakukan finalisasi pengujian oleh tim dari Dirjen Migas dan tim independen yang ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Migas. "Biasanya perusahaan yang sudah joint study yang yang tidak diterima untuk mengelola, karena joins study ini melibatkan tenaga yang sudah pakar dan profesional," ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan Abdi Haro, joint study ini dilakukan dengan lima lembaga independen, yakni ITB, UPN Veteran Yogyakarta, Tri Sakti, Unpad dan UGM. Untuk memperoleh joint study ini, sesuai dengan PP nomor 040 tahun 2006 tentang tata cara penawaran wilayah kerja Migas diantaranya harus menyetorkan uang sebesar US$500.000 (sekitar Rp5 miliar), kemudian BUMD menyiapkan laporan singkat geologi, geofisika lokasi wilayah. Kemudian menyiapkan peta standar perminyakan, yang juga dibuat oleh Dirjen Migas. Menyiapkan laporan keuangan pembiayaan, SDM, tekhnis dll, serta rencana pengembangan ke depan. "Ini disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber daya Mineral," ujarnya. PT SPR menurut Abdi sudah menyiapkan persyaratan ini sehingga dapat dilakukan joint study. Sementara PT Riau Petroleum belum memenuhi persyaratan ini sehingga belum sampai ke joint study dan diproses untuk memperoleh mengelola wilayah perminyakan.

Kesalahan Riau
Tokoh Masyarakat Riau yang juga pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKPMR), Al Azhar menilai, lepasnya Blok Langgak ke 'pangkuan' PT Chevron beberapa waktu lalu, bukan kesalahan Menteri ESDM. Dulu, kenang Al Azhar, blok Langgak itu mau dilelang pemerintah pusat, lalu Riau memberontak dan yakin mau mengambil alih blok langgak, akibatnya pemerintah pusat pun melemah. "Pemerintah pusat pun meminta pemprov mengajukan perusahaan untuk kelola blok langgak," ujar Al Azhar. Namun ketika itu yang diajukan PT SPR. Hal itu juga jadi pertanyaan Al Azhar karena PT SPR dinilai tak memenuhi persyaratan untuk mengelola bidang perminyakan. Di sisi lain Riau mempunyai PT Riau Petroleum. Karena tarik-menarik itu, Pusat akhirnya kembali memperpanjang kontrak Chevron di Blok Langgak. "Persoalannya ada pada kita, bukan pada kementerian ESDM," sebut Al Azhar.

Pengamat ekonomi Riau Edianus Herman Halim memilih berharap agar Blok Langgak tidak lepas lagi dan bisa dikelola Riau. "Mudah-mudahan blok langgak dikelola oleh Riau. Jangan sampai blok langgak dikelola, oleh pihak lain lagi, karena untuk kemaslahatan Riau," katanya. Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS Syafruddin Saan juga menekankan Pemprov Riau lebih serius mendapatkan Blok Langgak di tahun ini, jangan sampai gagal lagi. Sebab,kontrak perpanjangan Chevron sudah berjalan lebih 6 bulan dan segera akan berakhir. "Yang penting rebut blok itu dulu, persoalan BUMD mana yang akan mengelola kita lihat nanti," tandasnya. (tim)